DBH Pembayaran Tenaga Kontrak Tidak Rasional, Ini Sebabnya

0
708

SULBARTERKINI.ID, Mamuju – Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diupayakan DPRD provinsi Sulawesi Barat yang menurut rencana dikucurkan ke pemerintah Kabupaten Mamuju senilai 11 Miliar untuk gaji tenaga kontrak selama tiga bulan di tanggapi legislator Golkar H. Damris. Senin (16/11/20).

Damris yang juga salah satu anggota Badan anggaran (Banggar) di DPRD Subar saat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan hal ini tidaklah rasional, sebab ia mengaku selaku Banggar untuk pembayaran tenaga kontrak di Provinsi saja belum terbayarakan apalagi membayar tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju.

“Bahwa di banggar itu semua anggota DPRD Provinsi termasuk saya, kita tidak pernah sama sekali membahas masalah pembayaran tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Mamuju, gaji kontrak di Provinsi saja belum semua terbayarkan apalagi kita mengurusi gaji kontrak yang ada di kabupaten, karena kalau urusan kabupaten mesti kabupaten juga yang urus begitupun dengan Provinsi,” jelasnya.

Damris menjelaskan, semua anggota khususnya Ketua DPRD Sulbar dalam hal ini Sitti Suraidah Suhardi, tidak pernah mengusulkan DBH yang diperuntukan untuk tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju.

Ia menilai hal tersebut justru sangatlah lucu dan terkesan berbohong apalagi santer diberitakan akan memperjuangkan tenaga kontrak di Kabupaten.

“Sekali lagi bahwa berita itu tidak benar dan saya anggap membohongi dan membodohi masyarakat, saya anggota DPRD Sulbar dan juga salah satu anggota Banggar menyampaikan kepada masyarakat Sulbar terkhusus warga Kabupaten Mamuju bahwa berita ini tidak benar atau berita pembohongan kepada masyarakat terutama tenaga kontrak,” imbau Politikus PUS tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here