Demo di Kantor Gubernur Sulbar Ricuh, 5 Orang Diamankan Polisi

0
430

SULBARTERKINI.ID, Mamuju – Aksi Demo berlangsung di Pelataran bundaran kantor Gubernur Sulbar berakhir ricuh. Dalam aksi itu 5 orang diamankan Polresta Mamuju, Senin (17/08/20).

Puluhan pemuda tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pendidikan Sulbar (Ampera) Mamuju ini menuntut dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan Sulbar yang dianggarkan tahun 2020.

Aksi berakhir ricuh ini berawal daru kekesalan massa bergerak menuju kantor gubernur Sulbar. Mereka menduga, ada kongkalikong pemerintah dan aparat penegak hukum ada kasus korupsi. Hal ini kemudian membuat tersinggung Kasatreskrim Polresta Mamuju, Syamsuriansyah.

“Kau bisa buktikan itu, sekarang saja saya bisa ambil kamu,”kata Syamsuriansyah membalas perkataan para demonstran.

Gesekan pun tak terhindarkan, kemudian massa aksi dibubarkan dan lima orang diamankan.

Wakapolres Mamuju, AKBP Arianto mengatakan, tindakan tegas dilakukan sebagai bentuk komitmen disampaikan massa yang menyurat ke pihak kepolisian dengan titik kumpul di lapangan merdeka dan titik aksi di Bundaran Arteri, Mamuju. Namun massa aksi ingin menerobos masuk ke Kantor Gubernur Sulbar sehingga dilakukan tindakan tegas.

“Tentu kami menjalankan komitmen yang disampaikan secara yuridis itu, ada klausul pasal yang mengatur bahwa, pemberitahuan setiap unjuk rasa minimal 3 kali 24 jam, kemudian dilarang melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat pada hari libur nasional,”sebut Arianto.

Terpisah, pengunjuk rasa Riyan mengatakan, pihaknya sudah mengikuti prosedur unjuk rasa sesuai dengan aturan dengan memasukkan surat pemberitahuan di Polres.

“Bukti surat yang kami masukkan jelas sekali, bahwa titik kumpulnya di bundara dan aksinya di kantor gubernur,”ujarnya.

Dikatakan, gesekan di lapangan diluar dari kendali karena aksi tersebut aksi damai. Pihaknya akan tetap mengawal lima rekannya yang saat ini ditangkap.

“Kita akan tetap kawal teman-teman. Mendudukkan bersama pihak kepolisian,” ujarnya.

Aksi ini mempertanyakan dugaan penyalahgunaan wewenang DAK Fisik Pendidikan Sulbar Tahun Anggaran 2020 jumlahnya Rp. 203.056.508.000 untuk SMA, SMK, dan SLB di Sulbar, diduga telah melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. Dugaan itu juga dikaitkan dengan mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) sebanyak 64 orang pada Mei 2020.(*).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here