Dinkes Sulbar Kesulitan Berlakukan Surat Edaran Kementerian Kesehatan

0
211

SULBARTERKINI.ID, Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad  Alif  Satria mengatakan, soal layanan biaya rapid test senilai Rp 150.000 penyesuaian surat edaran kementerian kesehatan tidak mudah diberlakukan.

Hal itu kata dia, mengingat penyusaian tersebut juga berlaku disemua layanan rapid test mandiri dan swasta yang tidak cukup untuk menutup seluruh beban biaya pelayanan.

“Bagaimana kemudian misalnya rumah sakit Swasta, klinik, mau menggunakan harga itu, kan tidak mungkin kalau harganya murah, bisa rugi,”terangnya, kepada wartawan Minggu, (12/7/20).

Muhammad Alif menjelaskan, harga 150 ribu rupiah tersebut hanya impas dengan harga alat rapid test,  sementara masih ada komponen lain dalam pelayanan seperti bahan habis pakai atau alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), hingga jasa medis.

“Sekarang kan masih diatas 200 ratus ribu, itu problemnya,”ujarnya.

Dirinya juga mengungkapkan, yang menjadi dilema saat ini terkait adanya harga bahan  baku rapid test  sebesar 75 ribu rupiah namun belum tersedia di pasaran.

“Kita mau cari tidak ada barangnya, setiap ada tindakan itukan ada jasa didalamnya beresiko loh itu, sudah disebutkan dalam surat edaran dan juga disebutkan bahan 75 ribu itu belum ada,”jelasnya.(Adr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here