Ismail Zainuddin: DBH Itu Tak Boleh Diintervensi

0
33

SULBARTERKINI.ID, Mamuju – Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, H.Ismail Zainuddin angkat bicara terkait liarnya informasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan dibagikan Pemprov Sulbar untuk enam Kabupaten.

Ismail yang tahu persis bagaimana DBH itu di berikan kepada Kabupaten yang peruntukannya tidak bisa di intervensi pihak mana pun dan itu menjadi kewenangan otonom pemerintah Kabupaten.

“Pengalaman saya Dana Bagi Hasil itu adalah dana yang terkumpul dari sejumlah pendapatan di Dispenda seperti dari Pajak Kendaraan, Pajak Bumi dan Pajak Rokok yang diperuntukkan untuk enam kabupaten,” ujar Ismail.

“Hanya Mamuju yang di Informasikan Dana Bagi Hasil padahal itu untuk enam Kabupaten atau jangan-jangan ada Modus dan upaya Politisasi,” lanjutnya.

Pendistribusian DBH juga sesuai pengalaman Ismail Zainuddin dibagi dalam empat triwulan pertahunya dan tidak sekaligus.

“Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil dari pemprov ke Pemkab itu tidak bisa di intervensi untuk pembayaran tertentu, jadi adapun yang mengatakan bahwa DBH diharuskan membayar tenaga kontrak itu sama sekali tidak benar.” pungkas Ismail.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here