Program Pemulihan Ekonomi Erat Kaitannya Penanggulangan Covid 19 dan Resesi Berbeda dengan Krisis

0
245

SULBARTERKINI.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyebut, program Pemulihan ekonomi nasional (PEN) erat kaitannya dengan penanggulangan covid 19. Dua aspek kesehatan dan ekonomi harus terus dijalankan.

Menkopolhukam menjelaskan hal ini dalam rapat secara vicon, rapat koordinasi (rakor) meningkatkan efektifitas pencegahan daan pengendalian covid 19, dan kesiapa pilkada serentak, Kamis (27/08/20).

“Dua hal ini harus kita kerjakan bersama, sebab tidak mungkin kita tidak melakukan hal ini di dalam perkembangan saat ini,”tandas Mahfud.

Dua arah kebijakan ini kata Mahfud, di nilai penting di mana kondisi ekonomi tengah menurun dan berlangsung ber bulan-bulan. Resesi rentan waktu ini masih akan terjadi diperkirakan akhir September atau di awal Oktober tahun ini.

Meski begitu, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, perekonomian masyarakat akan terus dihidupkan meski pertumbuhan ekonomi di bawah nol agar tidak terjadi krisis, walaupun terjadi resesi.

“Objektif saja kita ini sedang diambang resesi, secara logika kita akan memasuki resesi ekonomi pada akhir September atau memasuki awal Oktober dan hal itu tidak bisa terhindarkan. Inilah yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua anak panah kebijakan pemerintah itu yakni Visi dan PEN,”kata Mahfud

Mahfud menegaskan bahwa resesi berbeda dengan krisis, sebab resesi itu perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di sebuah negara

“Resesi tidak selalu berarti krisis ekonomi, resesi dan krisis itu beda. Olehnya itu kita terus bekerja agar ekonomi masyarakat tumbuh di atas nol persen. Kita hidupkan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi resesi,”imbau Mahfud

Melalui kesempatan itu, Mahfud juga menekankan terkait penegakan hukum protokol kesehatan, Ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan secara persuasif dan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Terkait Pilkada serentak, Mahfud juga menegaskan, meski di masa Pendemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada tidak boleh mundur dan protokol kesehatan harus terus ditegakkan, sebab jangan sampai Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi menimbulkan kesedihan karena Covid-19.

Mendagri RI, Tito Karnavian, mengatakan tak hanya Indonesia, problema yang sama juga di hadapi oleh seluruh negara di dunia dengan dilema 2 persoalan penanganan kesehatan dan ekonomi.

“Keduanya tidak bisa dinafikan, kita memang mengutamakan masalah kesehatan tetapi kita juga tidak bisa membuat ekonomi menjadi mati. Jika ekonomi yang mati, maka akan membuat pembangunan kapasitas kesehatan akan menurun karena biaya yang gagal dan akan menimbulkan kritik sosial. Olehnya itu keduanya diselamatkan, kesehatan diutamakan dan ekonomi juga tetap berjalan survive,”kata Tito

Rakor yang digelar secara vitual tersebut, diikuti seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kotamadya) se-Indonesia melalui video conference (vidcon).

Untuk Pemprov Sulbar, Rakor diikuti Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, bersama Wakajati Sulbar, Agustin, Kepala BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu, Kepala BPBD Sulbar Darno Majid dan Perwakilan Polda Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. (mhy/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here