Soroti Hasil Seleksi PPK, Ini Himbauan HMI Manakarra Bagi Kadernya

0
118

Sulbarterkini.id, MAMUJU—Sebagai upaya menciptakan pemilu yang Luber dan Jurdil untuk Pilkada berintegritas, Himpunan Mahasiswa Islam berkomitmen untuk melakukan proses pengawalan terhadap penyelenggara pemilu.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra, Sopliadi melalui rilis tertulisnya menyebutkan, bahwa terkait hasil keputusan KPU Mamuju mengenai hasil seleksi calon PPK,  diduga ada indikasi permainan secara terstruktur.

Menurutnya, keputusan tersebut bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016,  dan hal tersebut akan mereka mempertimbangkan apakah laporan HMI Cabang Manakarra akan disampaikan ke Bawaslu ataukah langsung ke DKPP, sebab hal tersebut dianggap sebagai masalah serius. 

“Langkah ini Sebagai bentuk komitmen HMI Cabang Manakarra akan memantau  dalam setiap tahapan pemilu sebagai upaya mengawal proses Pilkada dikabupaten Mamuju tahun 2020,”Ujarnya.

Selain itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pengurus HMI Cabang Manakarra dan pengurus komisariat untuk tidak terlibat sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mamuju.

”Sebagai Ketua UMUM HMI Cabang Manakarra Menghimbau kepada Seluruh Pengurus HMI Cabang Manakarra dan pengurus komisariat untuk Tidak terlibat sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Mamuju. Kita hanya akan fokus dalam mengadvokasi Pemilu, dan dalam waktu dekat HMI Cabang Manakarra akan segera mendaftarkan kepada Bawaslu Kab Mamuju sebagai pemantau Pemilu Kabupaten Mamuju ditahun 2020,”terang Sopliadi.

Hal ini tentunya mendapat respon hangat dari KPU Mamuju. Menanggapi akan hal tersebut, Komisioner KPU Mamuju divisi Hukum dan Pengawasan, Hasdaris saat dikonfirmasi mengatakan, apa yang menjadi indikasi tersebut, ia mempersilahkan yang bersangkuta melakukan pelaporan jika memang ada yang dianggap tidak sesuai.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui undang – udang mana yang kemudian dilanggar oleh KPU Mamuju terkait perekrutan calon PPK Pilkada 2020 ini.

”Kami juga bingung, undang – undang mana yang kami langgar sebab tidak ada secara spesifik dijelaskan undang – undang mana yang kami langgar. Didalam melakukan seleksi itu kami mengacu pada Juknis dan berpedoman pada Mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017,UU nomor 10 tahun 2016,PKPU nomor 3 tahun 2015,PKPU nomor 12 tahun 2017,PKPU nomor 13 tahun 2017,surat edaran 12 Tahun 2020 dan Keputusan 66 Tahun 2020, jadi bukan tanpa dasar,”jelas Hasdaris.

Sementara terkait rencana HMI untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu Kabupaten Mamuju tahun 2020 ke Bawaslu, Hasdaris mengurai bahwa itu tidak lagi di Bawaslu tetapi di KPU dan sudah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 123 s/d 130.(*/ikb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here