Sulbar Komitmen Pengelolaan Governance dengan Indikator KIP

0
21

SULBARTERKINI.ID, Mamuju — Presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sulbar, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 11 Oktober 2021.

Digelar secara virtual, kegiatan itu dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar, Safaruddin Sanusi DM.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa yang menjadi konkrit inovasi yang dilakukan oleh tim ini adalah bagaimana memperluas akses informasi ke pemerintah desa. Tidak hanya aspek pelayanan publik internal pemerintahan saja, tetapi lebih luas ke aspek publik.

“Secara umum, keberhasilan kami membangun inovasi dengan memperlebar aksesibilitas masyarakat desa, itu didukung kawan-kawan yang ada dalam tim ini,” ucap Idris.

Idris menjelaskan, provinsi yang baru berusia 17 tahun ini, salah satu komitmen tertingginya itu adalah mengelola pemerintahan berkelas, dan salah satu kriteria yang ingin diwujudkan adalah Keterbukaan Informasi Publik.

“Kenapa ? karena dari 1,5 juta penduduknya itu kita ingin berpartisipasi dan kunci dari hal itu adalah partisipasi. Sulbar yang memang saat ini berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan governance dengan indikator Keterbukaan Informasi Publik itu, menjadi keniscayaan bagi semua unit-unit yang ada di pemerintahan,” jelas Idris

Lebih lanjut, Idris menjelaskan, hal lain yang dilakukan adalah melanjutkan inovasi yang sangat dirasakan manfaatnya, yaitu dengan penyebarluasan kesempatan akses informasi publik kepada masyarakat.

Hal itu perlu dilakukan karena Sulbar adalah daerah yang tertinggal tidak bisa disamakan dengan provinsi yang berlayar lebih awal, dan sebagian akses dari informasi Sulbar itu terhambat dengan infrastruktur yang ada.

“Sekarang yang kami ingin inisiasi adalah inovasi yang berkaitan dengan pemberian akses informasi, sehingga muncullah apa yang saat ini menjadi program unggulan yang kita sebut dengan membuka internet online pada 77 desa, yang total keseluruhan jumlah desa di Sulbar itu sebanyak 575 desa. Cukup kecil tapi dengan persentase ini, kami telah mendapatkan feedback dari masyarakat yang begitu mereka mendapatkan manfaat dari keterbukaan informasi ini,” terang Idris.

Mantan Deputi Bidang Diklat LAN ini juga menyampaikan, melalui program Marasa (Mandiri, Cerdas, Sehat) yang dicetuskan oleh Gubernur Sulbar, di dalamnya itu adalah kemandirian aksesibilitas terhadap informasi publik.

Selain itu, Pemprov Sulbar juga mendorong pembuatan salah satu aplikasi yang disebut “Papa” (Pantau Pandemi) yang ada selama era pandemi Covid-19.

“Ini adalah kegiatan jangka pendek yang kita ingin pastikan bahwa itu sudah mulai kita fasilitasi, jemput dan apa yang kami lakukan di Sulbar ini mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, karena kemudahan aksesibilitasnya, pengakomodasian dari informasi yang telah disampaikan masyarakat kepada kita,” ungkapnya.

Melalui Monev tersebut, Idris berharap, Sulbar bisa mencapai outcome baru yang lebih jauh dari provinsi lainnya. Outcome baru yang dimaksud adalah pertama literasi publik. Kedua, pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari enabling factor dari desa. Ketiga, dapat menjadi inovatif, adaptif dan mitigatif, dan keempat dapat membangun ekosistem yang ada arsitektur keterbukaan informasi di dalamnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kabid IKP, Andi Hidayah Arif, Kasi Pengelolaan Informasi Publik, Satriawan Hasan Sulur, Kasi Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dian Afrianty, dan Staf Dinas Kominfoperss Sulbar lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here